Pedagang UKM Takut Masalah Pajak Usaha : Jokowi bisa kalah di Pilpres 2019

Pajak memang adalah kewajiban setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha untuk membayar dan melaporkannya. Baik itu pedagang kecil sampai besar wajib hukumnya meyelesaikan urusan perpajakannya. Bila pelaku usaha tidak melaksanakan urusan perpajakan dengan benar akan 

dikenakan sanksi berupa denda.

Nah, Denda pajak ini yang menjadi momok bagi para pelaku usaha kecil menengah yang belum mampu membuat perhitungan pajak dan pembukuan dengan baik. Pelaporan pajak yang dirasa masih sulit dan rumit bagi para pelaku usaha kecil sampai menengah ini yang menjadi penyebab pelaku usaha tidak melaksanalan kewajiban pajaknya.

Rumor yang beredar di Pasar Atom Surabaya ada yang terkena denda pajak begitu besar yang menimpa salah satu toko emas. Kabar itu begitu cepat terdengar ke pelaku usaha di kota-kota kecil di Jawa Timur. Kabar itu membuat takut para pedagang mengenai pajak dengan dendanya yang begitu fantastis.  

Kebanyakan pelaku usaha kecil menengah di kota kota kecil seperti Sampang, Pamekasan, Probolinggo dan kota-kota lain di Jawa Timur tidak melakukan pelaporan pajak bahkan tidak membayar pajak. Alasannya memang tidak mengerti caranya perhitungan dan pelaporan yang baginya begitu rumit. Kalau melihat sulitnya urusan perpajakan seperti ini dan melihat dendanya yang menakutkan saya tidak pilih Jokowi sajalah, ujar kebanyakan pelaku usaha kecil menengah.

Perpajakan yang sulit menimbulkan persepsi negatif ke Jokowi bagi para pelaku usaha. Sebenarnya Pemerintah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusah kecil dengan adanya pajak final yang turun dari 1 % menjadi 0.5 % dari total pendapatan bruto. Namun kurangnya sosialisasi dan pengarahan dari kantor perpajakan di daerah-daerah ditambah isu denda pajak di pasar atom Surabaya terdengar cepat ke telinga para pelaku usaha di daerah, sehingga menghubung- hubungkan ketakutan akan pajak dengan pilpres 2019.

Mereka berasumsi bahwa dengan tidak memilih Jokowi di pilpres 2019, tidak akan ada perpajakan yang rumit. Persepsi itu sebenarnya keliru, siapapun yang menjadi Presiden akan tetap menjalankan kebijakan perpajakan. Hanya saja mungkin yang berbeda nanti caranya saja lebih ada peringkasan tentang cara pelaporan dan bayar pajaknya.

Dilematis memang urusan pajak dengan persepsi yang sudah terstigma di masyarakat mengenai pajak. Stigma masyarakat mengenai pajak masih belum positif, kasus penggelapan pajak yang dulu sempat sunter menjadi stigma yang sudah terbangun di masyarakat. Masyarakat juga masih menilai belum adanya efek positif yang terasa dari pajak itu sendiri. Kita bayar pajak tapi kesehatan BPJS juga bayar bayar bayar terus, ujar salah satu pedagang di kota Sampang.

Sebagai warga negara yang baik, kita memang harus membayar pajak. Pajak untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Masyarakat memerlukan edukasi mengenai perpajakan agar kesadaran itu terbangun dan stigma tentang pajak berubah. Peringkasan cara perhitungan dan pelaporan pajak juga dapat mempengaruhi masyarakat kita dalam membayar pajak. Tentunya juga harus ada efek dari membayar pajak itu sendiri dan jangan ada lagi kasus penggelapan dana pajak lagi.