Tokoh Elit dibalik Koalisi Merah Putih

Indonesia akhir-akhir ini sedang mengalami kontestasi politik yang begitu sengit dan panjang. Kontestasi politik itu berawal dari pemilihan Presiden yang berbuntut sampai pemilihan Ketua DPR dan MPR. di dalam kontestasi itu terdapat dua kelompok elit politik yang sedang merebutkan kekuasaan. Kedua elit itu adalah KMP (koalisi merah putih) kubu Prabowo dan disusul oleh KIH (koalisi indonesia hebat) kubu Joko Widodo. Berbicara mengenai politik memang selalu berhubungan dengan merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Elit yang terdiri dari sebagian kecil orang yang memiliki kekuasaan dan kepentingan, selalu berusaha untuk merebutkan atau mempertahankan kekuasaan dari kelompok elit lainya, agar memiliki legitimasi untuk memerintah.

Menurut Vilfredo Pareto, kelompok elit terbagi menjadi dua kelas. Dua kelas itu adalah elit yang memerintah ( Governing elit) dan elit yang tidak memerintah (non governing elit). Elit yang memerintah di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki jabatan politis, sedangkan elit yang tidak memerintah adalah individu-individu yang tidak memiliki jabatan politis tetapi dapat mempengaruhi langsung dalam pengambilan kebijakan publik.

Bila dikaitkan dengan kasus yang terjadi sekarang dalam konstestasi politik di Indonesia  adalah, yang memegang aktor governing elit adalah Joko Widodo sebagai presiden terpilih, sedangkan yang memegang aktor Non Governing elit adalah Prabowo yang gagal dalam pemilihan presiden tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam pengambilan kebijakan.

            
Hal ini dibuktikan dengan dikuasainya jabatan-jabatan strategis di  dalam DPR dan MPR oleh Koalisi Merah Putih. Terpilihnya Zulkifli Hasan (PAN) sebagai ketua MPR yang ditetapkan oleh sidang MPR dengan menggunakan metode voting, yang dihadiri oleh 680  terdiri dari anggota DPR dan DPD tidak terlepas dari pengaruh Prabowo sebagai aktor non governing elit. Menggunakan metode Voting dalam pemilihan ketua MPR tentunya menguntungkan Koalisi Merah Putih karena di dalam sidang dikuasai oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

            
Kesuksesan Koalisi Merah Putih dalam kontestasi kekuasaan yang terjadi di DPR dan MPR tidak lain karena adanya kesamaan kepentingan dan cita-cita antar individu-individu yang tidak memerintah sehingga terciptalah Koalisi Merah Putih sebagai wujud dari penyeimbang atau bahkan mungkin sebagai pembalasan dendam akan kekalahan Kubu Prabowo dan Hatta dalam pemilihan presiden 2014 yang dimenangkan oleh Kubu Joko Widodo.  

            
Sehingga muncul isu-isu yang terjadi didalam masyarakat dan diperkuat oleh framing media, baik elektronik ataupun cetak yang memberitakan bahwa akan ada pencekalan pemerintahan Jokowi-JK oleh Koalisi merah putih. Karena Koalisi Merah Putih menguasai semua posisi parlemen. Tetapi hal itu dibantah oleh Fadli Zon selaku kader Gerindra yang menempati jabatan sebagai Ketua DPR RI. Fadli Zon akan mendukung pemerintahan Joko widodo dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Jokowi-JK selagi progam-progam itu memberikan kebaikan untuk rakyat.

            
Sehingga dapat disimpulakan bahwa elit selalu merebutkan kekuasaan agar dapat membuat kebijakan publik ataupun mempengaruhi kebijakan. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Seperti yang terjadi anatara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Saat Koalisi Indonesia Hebat berhasil menduduki kekuasaan eksekutif, Koalisi Merah Putih pun tidak tinggal diam dengan segera Koalisi Merah Putih menguasai posisi-posisi strategis dalam parlemen. Hal itu dilakukan agar masing-masing kelompok elit  sama-sama mendapatkan kekuasaan baik di eksekutif dan parlemen. (Arif)