Realisasi Konsep Trisakti Joko Widodo

Dalam setiap kesempatan, Presiden RI ketujuh Joko Widodo selalu mengatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan mengimplementasikan konsep trisakti dalam setiap pembuatan kebijakan. Kegembiraan serta harapan besar rakyat Indonesia terhadap Joko Widodo memanglah sangat tinggi saat ini, terutama janji Jokowi mengimplementasikan konsep trisakti. Publik saat ini percaya bahwa dengan mengusung konsep tersebut Jokowi diharapkan mampu membawa sebuah perubahan untuk membuat Indonesia lebih baik, terutama lagi sesuai dengan jargon politik mampu membawa Indonesia menjadi lebih hebat.

Harapan publik yang besar kali ini terhadap Jokowi merupakan sebuah tantangan, namun juga bisa berubah menjadi hujatan apabila Jokowi tidak mampu merealisasi janji-janjinya saat kampanye. Beberapa waktu ini ada beberapa janji-janji kampanye Jokowi yang sudah tidak mungkin terealisasi seperti pembentukan kabinet dan pengangkatan menteri-menteri. Akan tetapi yang ditunggu bagaimana realisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan yang dipimpin Jokowi, Bagaimana perumusan kebijakan yang sesuai dengan konsep trisakti?

Konsep trisakti yang pertama adalah berdaulat secara politik artinya bahwa kebijakan yang terkait stabilitas nasional haruslah tercapai. Jokowi harus mampu menjaga kedaulatan negara dan bangsa di dalam dan di luar negeri, di dalam negeri jokowi harus mampu menjaga kedaulatan tanah air Indonesia di setiap jengkal tanahpun. Disisi lain pemerintahan yang baru harus dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang mengancam kebhinekaan Indonesia. Sedangkan di luar negeri, pemerintahan Jokowi harus mempunyai ketegasan dan siap berkonfrontasi apabila itu diperlukan guna menyelesaikan sengketa Internasional. Kebijakan luar negeri Thousand Friends, Zero Enemy harus diakhiri supaya Indonesia mampu mengambil sikap yang tega dalam sengketa internasional.

Konsep trisakti yang kedua adalah berdikari secara ekonomi, pemerintahan Jokowi haruslah membuat kebijakan ekonomi pro rakyat dan berdiri diatas kaki sendiri. Aset-aset ekonomi yang merupakan hajat hidup orang banyak haruslah negara menguasainya, memang nasionalisasi sangat kecil kemungkinanannya dapat terealisasi. Akan tetapi dalam hal ini pemerintahan Jokowi, dituntut dapat menegoisasi ulang sejumlah perjanjian ekonomi. Ini maksudkan agar rakyat Indonesia menikmati secara besar keuntungan dari aset-aset ekonomi tersebut. Selain itu adanya globalisasi dan MEA di tahun 2015, pemerintah harus merancang ekonomi yang mampu memanfaatkan peluang tersebut supaya Indonesia tidak hanya sekedar menjadi konsumen tetapi mampu menjadi produsen.

Konsep tisakti yang ketiga adalah berkepribadian dalam kebudayaan, di era globalisasi sekarang pengikisan terhadap budaya lokal semakin lama semakin parah. Dapat dikatakan masyarakat semakin lama kehilangan jati diri dan kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia, fenomenaa seperti ini haruslah menjadi sebuah signal pertimbangan bagi pemerintahan Jokowi. Jokowi dituntut membuat sebuah kebijakan yang kembali membangkitkan kebanggan masyarakat terhadap budaya lokal, seperti pengalamannya dalam memimpinan di Solo dan di Jakarta.

Realisasi konsep trisakti harus tercermin dalam kebijakan yang dibuat Jokowi dalam waktu dekat ini. Jokowi diharapkan segera menempati janji-janjinya pada saat kampanye, karena apabila janji tersebut tidak tercermin pada setiap kebijakannya maka sudah dapat dipastikan dukungan rakyat akan berubah menjadi hujatan. (Mohammad Darry Abiyu)