Sejarah Politik Negara Spanyol

Profil Negara             

Nama Asli                    : Reino de Espana

Motto                           : Plus Ultra (lagi ke hadapan)

Lagu kebangsaan         : Marcha Real

Ibu Kota                      : Madrid

Bahasa Resmi             : Spanyol

Bentuk Negara             : Monarki Parlementer

Kepala Negara             : Raja

Luas Negara                : 505,992 km²

Mata Uang                  : Euro

Agama    : Katolik 67%, Kristen 0,1%, Islam 1,2%, tanpa agama 30%.                                                                                                                                                    

Sejarah Politik Negara Spanyol

 Spanyol memiliki sejarah politik yang panjang . Sebelum Islam datang sekitar abad ke-5, Spanyol memliki struktur masyarakat yang komplek dengan stratifikasi yang bervariasi. Pertama adalah, para cedekia. Jumlah mereka tidak terlalu banyak akan tetapi mereka aristokrat yang berkuasa. Kedua, para agamawan yang berasal dari agama Nasrani. Mereka menguasai tanah, istana dan hidupnya yang mewah karena berada diruang lingkup raja. Pada waktu itu Spanyol penduduknya memiliki aliran Monoisit dan panganut agama Yahudi,  lalu dipaksa oleh kaum Gotik yang telah mengalahkan grombolan germanik untuk dibaptis menurut agama Kristen aria. Jika mereka tidak bersedia dibaptis, kaum Gotik yang pada waktu itu sebagai paguasa absolute tidak segan-segan untuk membunuh secara brutal. Kemudian yang ketiga adalah, kelas menengah yaitu masyarakat yang jumlahnya tidak terlalu banyak kemudian mereka dibelenggu oleh pajak negara yang tinggi. Dan yang terakhir adalah dari kaum proletar atau budak yang sering diekploitasi.

Setelah itu dibawah pimpinan Tahrif Ibn Malik, Tharik Ibn Ziyad dan Musa Ibn Nushair Islam dapat berkembang di Spanyol. Semua itu dikarenakan pasukan islam yang kuat karena memiliki kekompakan, persatuan, memiliki rasa percaya diri dan juga para pasukan islam yang memiliki sifat toleansi menyebabkan kaum pribumi menyambut kehadiran islam di Spanyol. Ditambah dengan sikap penguasa Gotik yang tidak toleran terhadap aliran agama pada saat itu. Mereka memaksakan kehendak penduduk Spanyol yang mayoritas Yahudi dibabptis menurut agama Kristen. Penduduk Spanyol merasa tertekan dan terindas. Mereka mengharapkan datangnya juru pembebas, juru pembebas itu adalah para pasukan Islam, dan penduduk bersekutu dengan tentara Islam untuk melawwan peguasa Gotik.

Pada waktu itu Islam memegang penuh kekuasaan pemerintah di Spanyol. Islam membawa kemajuan yang pesat di Spanyol. Kemudian sekitar abad ke 14 kerajaan islam dikalahkan oleh kerajaan Catile dan aragon yag dipimpin oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand II. Kemudian kembali terulang seperti yang dilakukan oleh kaum Gotik yaitu pemaksaan agama. Ratu Isabella dan Raja Ferdinand memberi pilihan terhadap penduduk Spanyol bahwa selain agama Katholik memilih keluar dari Spanyol atau pindah agama ke Katholik yang pada saat itu mayoritas penduduk agamanya Yahudi dan Islam. Pada abad ke 18, Napoleon Bonaparte sempat menguasai Spanyol sampai beberapa keturunanya memerintah Spanyol. Sampailah pada abad ini Spanyol merubah bentuk n                  egaranya dari monarki absolut menjadi ke Republik. Sehingga pada saat itu, Raja Amadeo harus turun dari jabatannya dikarenakan Demokrasi yang telah masuk kedalam Spanyol.

Konstitusi Negara Spanyol

            Spanyol dulu adalan sebagai negara Katholik karena terdapat perjanjian atau kesepakatan antara negara Spanyol dengan Gereja katolik pada saat itu. Banyak terjadi fusi antara kekuasaan politik dan agama di negara Spanyol. Tetapi kerajaan Spanyol tidak megklaim kekuasaan keagamaan untuk dirinya sendiri, karena kekuasaan itu terletak pada otoritas Paus. Kemudian setelah dikeluarkannya undang-undang dasar republik  kedua tahun 1931 menepis bahwa spanyol adalah negara Katholik. Undang-undang itu menyatakan bahwa Spanyol tidak memiliki agama resmi. Akan tetapi pada setelah perang sipil terjadi pada tahun 1936-1939, fusi gereja dan negara ini dipulihkan kembali oleh Franco yang disepakati pada tahun 1953.

            Gereja Katholik mendapat fasilitas hukum dan keuangan yang luar biasa dari negara. Gereja mendaptakan perlakuan istimewa dari negara dalam pendanaan. Dana yang didapatkan dari negara diperuntukan menggaji para pastor, dan memberikan pengajaran di sekolah-sekolah negeri. Selain itu, perundang-undangan yang berkaitan dengan moralitas publik juga mereflesikan pengaruh gereja. Sehingga semua peraturan atau kebijakan yang meyangkut moral diambil berdasarkan peraturan agama Katholik. Akan tetapi dukungan terhadap gereja semakin menurun pada tahun 60an yang lebih mendukung sekulerisme. Masyarakat menuntuk perubahan politik di Spanyol, yang mulanya gereja Katholik berperan penting dalam kebijakan negara harus dihilangkan peran Geraja Katholik dalam negara.

Pada akhirnya tahun 1975 para petinggi gereja Katholik menyadarinya akan tuntutan perubaha politik ini. Kemudian negara Spanyol menjadi negara sekuler pada tahun 1978 dan melakukan pembuatan undang-undang dasar oleh konsensus partai politik pada saat itu. Perubahan yang terjadi, yaitu pemberhentiaan fasilitas-fasilitas yang dinikmati oleh gereja. Gereja juga mengakui bahwa warga negara Spanyol kebebasan hak menganut agama apapun tanpa ada intervensi gereja. Geraja hanya menuntut bahwa gereja hanya ingin memperthankan hakya untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan.

Partai Politik di Negara Spanyol

            Partai yang berkembang di Spanyol setelah perubahan politik yang menghasilkan pengaruh gereja akan kebijakan negara hilang adalah partai sosialis. Partai sosialis itu adalah PSOE yang menghasilkan pemerintahan mayoritas dan perdana mentri yang sosialis. PSOE yang dianggap anti agama ini, akan tetapi tetap melindungi hak-hak gereja untuk memberikan rasa aman terhadap gereja. Pemerintah pada saat itu juga mensepakati perjanjian yang dibuat dengan vatikan bahwa negara tetap membiayi sekolah-sekolah gereja.

            Namun, permasalahan antara pemerintah sosialis dengan Gereja tetap terjadi. Contohnya adalah permasalah moralitas publik. pihak gereja menuntut dalam konstitusi tetap memasukan nilai-nilai agama katholik seperti pernikahan,pendidikan dan penghormatan kepada sesama manusia. Yang terutama adalah perdebatnya akan masalah pendidikan. Pemerintah mengusulkan rencana reformasi organisasi pendidikan dan keuangannya. Kemudian kontroversi yang muncul adalah ketakutan gereja akan seberapa banyak kontrol pemerintah akan sekolah-sekolah gereja. Dan juga sekolah dituntut untuk mengakui kebebasan akademik,guru,staf dan siswa untuk mengikuti keyakinan yang dipercayainya dan tidak mengharuskan orang untuk menghadiri pelayanan-pelayan keagamaan. Ketegangan yang lain adalah pemerintah membuat rancangan undang-undang  mengenai kurikulum yang menggang pelajaran agama kurang penting dan tidak menentukan seseorang dalam masuk universitas. Hal itu yang selalu membuat ketegangan antara pemerintah dan pihak gereja.

            Meski telah terjadi ketegangan antara negara dan gereja mengenai masalah pendidikan dan moral, akan tetapi ide hubungan antara keduanya masih bisa dibilang sebagai ide yang melindungi kebebasan beragama di Spanyol. Ditambah dengan negara yang masih memberikan fasilitas ke gereja berupa dana untuk pembangunan dan penggajian pastor. Katholiklah satu-satunya agama yang mendapatkan dana dari pemerintah.

           

REFERENSI :

Supriyadi, Dedi, Sejarah Peradaban Islam, Bandung : Pustaka Setia, 2008

Diary Sang Penulis.2014.Mengenal Sejarah Spanyol(online). Dalam http://diarysangpenulis.wordpress.com/2014/04/08/mengenal-sejarah-spanyol/ (diakses pada 20 Juni 2014 pukul 23:01)

Knowledge of Education Center.2012. Sejarah Peradaban Islam di Spanyol(online). Dalam http://fitriano.blogspot.com/p/sejarah-peradaban-islam-di-spanyol_16.html?m=0(diakses pada 20 Juni 2014 pukul 22:50)